A Secret Weapon For agus joko pramono
A Secret Weapon For agus joko pramono
Blog Article
Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.
Menurut Agus, tes wawancara dilakukan supaya para penguji mengetahui rekam jejak dan pemikiran Capim KPK jika terpilih menjadi pemimpin di lembaga antirasuah itu.
Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.
Adapun pertanyaan yang disampaikan oleh para penguji, kata Agus, garis besarnya terkait dengan kapasitas particular, proyeksi untuk KPK dan bayangan tugas jika terpilih menjadi petinggi di lembaga itu.
While as the Board Member II, he undertook the point out fiscal management and accountability, specifically in the sector of financial system and national development scheduling.
Ditemui usai menjalani tes wawancara, Agus mengaku digali terkait berbagai upaya yang akan dilakukannya ketika terpilih menjadi pimpinan KPK nantinya.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
During his tenure, he also initiated the audit on the preparedness of Indonesian Governing administration’s implementation from the SDGs.
The BPK Vice Chairman gave inputs on the importance of prioritizing choices in managing The present fiscal problem confronted via the UN as affected by the pandemic and the need to improve coordination amongst oversight companies under the UN to improve accountability and governance.
Along with the election with the BPK Vice Chairman since the Vice-Chair from the UN IAAC, Indonesia can outstand and add to your enhancement and the facilitation of supervisory cooperation in establishments beneath the UN. Additionally, Indonesia can even have a role in making sure management compliance with the outcomes of supervision and recommendations from other oversight bodies.
This "Cited by" count contains citations to the subsequent posts in Scholar. Those marked * may be various with the report inside the profile.
In addition, he has participated in numerous Global workshops and programs and has contributed as being a speaker in Intercontinental agus joko pramono message boards, such as the United Nations conferences on SDGs and with the INTOSAI Congress.
The board can abide by up on such a detection by conducting investigative audit, either determined by its initiative or maybe the requests of regulation enforcement officers, he defined.
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih status pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.